Berita Terbaru – KPK memimpin pemeriksaan yang diidentifikasi dengan BPJS Kesehatan dan menemukan kekurangan Rp12,2 triliun dari 2018. KPK menganggap kekurangan Kesehatan BPJS sebagai kerugian atau kemalangan negara.

Ini Pendapat Dari KPK Melihat BPJS Yang Tengah Alami Defisit

“Apakah kekurangan itu diidentifikasi dengan potensi ketidakberuntungan negara? Sungguh, jelas, mengingat fakta bahwa pengeluaran BPJS menggunakan pengumpulan uang tunai terbuka dengan pedoman Undang-Undang Asuransi Kesehatan Nasional (JKN), pada saat itu memanfaatkannya adalah pemanfaatan dalam sudut pandang kas terbuka, “kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (13/2/2020).

Ghufron mengatakan bahwa KPK saat ini khawatir tentang mengelola kekurangan sebesar Rp 12,2 triliun di BPJS Kesehatan. Sebagaimana ditunjukkan olehnya, KPK juga memimpin penyelidikan dan pemeriksaan yang diidentifikasi dengan alasan kekurangan.

“Karena Rp 12,2 triliun tidak dijamin dengan cara apapun, dalam jangka panjang itu juga meminta APBN, di dalam sistem itu KPK disertai apakah ini benar-benar hilang, jika tidak ada karena aspek yang boros selama waktu yang dihabiskan untuk memberikan pengobatan cakupan, karena anggota tidak dikonfirmasi, pada saat itu tuduhan berlebihan atau kesalahan representasi di lapangan, “katanya.

Dengan mengingat hal itu, Ghufron mengatakan bahwa KPK akan mengawasi dan mendesak legislatif untuk melakukan peningkatan yang diidentifikasi dengan instrumen BPJS Kesehatan. Sejak itu, dia mempertimbangkan setiap kali dibiarkan akan menyebabkan ketidakberuntungan negara.

“Ini menyiratkan bahwa itu adalah bagian dari sistem yang harus diperbaiki. Jika tidak diperbaiki, dampaknya akan merugikan negara,” katanya.

Sebelumnya, KPK mengeluarkan konsekuensi dari penyelidikannya terhadap masalah subsidi BPJS Kesehatan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan masalah dengan kekurangan subsidi yang diperkirakan akan meningkat.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan bahwa bergantung pada penemuan KPK pada tahun 2018, BPJS Kesehatan mengalami kekurangan sebesar Rp 12,2 triliun. Sebagaimana ditunjukkan olehnya, kekurangan tersebut disebabkan oleh berbagai anggota otonom atau penerima manfaat non-upah (PBPU) yang memanfaatkan administrasi cakupan medis nasional (JKN) yang secara finansial sudah lewat karena komitmen BPJS Kesehatan.

“Masalah bahaya yang baik dan kebulatan tekad pada anggota bebas atau non-upah anggota (PBPU). Berbagai anggota memanfaatkan administrasi JKN dan sesudahnya menunggak hutang dalam biaya. Pada 2018, kekurangan total JKN mencapai Rp12,2 triliun. Jumlah ini adalah dibawa oleh hutang yang belum dibayar dari komitmen anggota gratis sebesar Rp5,6 triliun atau sekitar 45%, “katanya.

Lebih jauh, Pahala mengatakan bahwa masih ada tagihan berlebihan atau membayar lebih dari yang seharusnya. Karena, seperti yang ditunjukkan olehnya masih ada kelas klinik yang tidak sesuai untuk ploting pada tahun 2018.

“4 dari 6 klinik menjamin tidak sesuai kelas mereka. Jadi, ada biaya berlebihan sebesar Rp 33 miliar / tahun,” katanya.