Berita Terbaru – Komisi Yudisial ( KY) belum merencanakan menyebut Hakim MA yang keluarkan keputusan uji materi Klausal 54 Ayat 5 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 atau hakim yang keluarkan fatwa berkaitan keputusan PKPU. Keputusan itu berkaitan perubahan antar-waktu (PAW) calon legislatif PDI Perjuangan di DPR RI. Menurutnya, pemanggilan akan dikerjakan bila ada faksi yang lakukan laporan ke KY. Aidul menjelaskan, bila ada laporan, faksinya akan lakukan kontrol berkas terlebih dulu.

KY Bisa Saja Memanggil Hakim MA Yang Membikin Fatwa PAW Andai Ada Laporan Yang Sampai

Selanjutnya, KY ingin memutuskan apa menyebut hakim berkaitan atau mungkin tidak. “Apa akan dicheck hakim agung yang berkaitan akan bergantung dari hasil kontrol pendahuluan,” kata Aidul waktu dihubungi wartawan, (13/1/2020). Aidul memperjelas, KY tidak memiliki hak memandang benar atau kelirunya keputusan MA. Katanya, fatwa MA tidak berbentuk mengikat.

“Fatwa MA bukan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap serta mengikat, tetapi cuma alasan dalam bagian hukum baik disuruh atau tidak pada instansi tinggi negara yang lain,” tutur ia. KY, katanya, cuma akan melakukan wewenang bila ada laporan ada sangkaan pelanggaran etik hakim dalam putuskan masalah itu.

“Wewenang KY jika hakim agung dalam mengecek masalah atau melakukan wewenang, terhitung dalam membuat fatwa, tunjukkan tanda-tanda ada sangkaan pelanggaran kaidah hakim, terhitung sangkaan atas tidak netral atau berkesan tidak netral dalam mengatasi satu masalah atau dalam melakukan kewenangannya,” sebut ia.

Awalnya, fatwa Mahkamah Agung (MA) jadi salah satunya point yang diutarakan oleh Komisi Penentuan Biasa (KPU) dalam urutan masalah calon legislatif PDI Perjuangan dari dapil Sumatera Selatan I. Menurut Komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik, fatwa MA dikatakan lewat Surat MA Nomor 37/Tuaka.TUN/IX/2019 tanggal 23 September 2019. Fatwa itu mengatakan jika untuk melakukan Keputusan MA, KPU harus berkelanjutan memerhatikan alasan hukum dalam keputusan disebut.

“Terutamanya (alasan hukum) halaman 66-67, yang diantaranya mengeluarkan bunyi “Penetapan suara caleg yang wafat, kewenangannya diberikan pada pimpinan parpol untuk diserahkan kepada Calon Legislatif yang dipandang terbaik” kata Evi, Jumat (10/1/2019).

Mengenai keputusan MA yang disebut berdasar mengajukan uji materi Klausal 54 Ayat (5) PKPU Nomor 3 Tahun 2019. Amar keputusan MA diantaranya mengeluarkan bunyi: “…dinyatakan resmi untuk calon yang wafat serta dikatakan resmi untuk parpol buat calon yang wafat serta dikatakan resmi untuk parpol buat calon yang tidak penuhi ketentuan jadi calon.”

Berdasar lembaran Surat MA Nomor 37/Tuaka.TUN/IX/2019 tanggal 23 September 2019 yang diterima wartawan, ada dua point penting yang tertera dalam fatwa itu. Pertama, jika dalam memutuskan/memberikan opini hukum, MA tidak bisa “duduk di bangku pemerintahan”, terkecuali cuma memutuskan dari sisi “hukumnya”.

Ke-2, jika untuk melakukan keputusan MA itu KPU harus berkelanjutan memerhatikan alasan hukum dalam keputusan MA nomor 57 P/HUM/2019 halaman 66-67. Alasan hukum itu mengatakan, “Penentuan Suara Calon Legislatif yang wafat kewenangannya diberikan pada pimpinan partai politik untuk diserahkan kepada calon legislatif yang dipandang paling baik.”

Fatwa ini di tandatangani oleh Ketua Muda MA Masalah Peradilan Tata Usaha Supandi. Ketua instansi analisa Konstitusi serta Demokrasi (KODE) Ide Veri Junaidi memandang jika fatwa MA masalah pergantian antarwaktu calon legislatif PDI Perjuangan itu tidak lumrah. Karena, menurut Veri, MA tidak punya wewenang menjadi penengah dalam pembicaraan siapa calon legislatif PDI Perjuangan yang memiliki hak gantikan calon legislatif dengan pencapaian suara paling tinggi.

“Memang (fatwa MA) di luar kewajaran. Kalau ingin memperdebatkan siapa calon legislatif dengan pencapaian suara ke-2 untuk gantikan calon legislatif juara pertama pasti itu wewenang Mahkamah Konstitusi (MK),” tutur Veri saat di konfirmasi wartawan, Sabtu (11/1/2020). Berdasar fatwa MA, KPU disuruh melakukan keputusan MA untuk lakukan PAW pada calon legislatif khusus.

“Sedang pekerjaan KPU dalam proses PAW ini cuma mengonfirmasi siapa calon legislatif yang mendapatkan suara ke-2 yang resmi untuk gantikan calon legislatif dengan pencapaian suara pertama (yang wafat),” kata Veri. Menurut Veri, dalam kerangka masalah PAW calon legislatif PDI Perjuangan, partai coba cari ruangan hukum dengan uji materi Ketentuan KPU (PKPU).

Veri menyangka, dengan legal, PDI Perjuangan coba menggeser juara ke-3 versus penentuan hasil perhitungan suara KPU jadi juara ke-2.

“Triknya dengan mengetes PKPU Nomor 3 Tahun 2019 mengenai perhitungan hasil pemilu. Jadi dalam keputusan MA-nya putuskan jika suara untuk calon legislatif yang wafat sebelum pengambilan suara masih resmi untuk parpol serta suara untuk calon legislatif yang tidak penuhi ketentuan masih dihitung untuk calon legislatif,” tutur Veri.

“Dengan demikian, partai mengharap dapat menggeser juara ke-3 jadi juara ke-2. Nah di sini lah missing link-nya. Sebab proses konflik hasil pemilunya telah usai di MK,” kata Veri.

Diluar itu, kata Veri, dalam proses PAW calon legislatif partai politik cuma berkuasa menyarankan saja. Karena, alternatif dalam proses itu memang seharusnya calon legislatif dengan pencapaian suara selanjutnya. “Hingga tidak dapat berdasarkan kemauan partai politik untuk tempatkan calon legislatif khusus. Karena ini berkaitan dengan suara rakyat, yang diberi dalam pemilu,” sebut Veri.