Berita Terbaru – Komisi Pemilihan Umum ( KPU) gagal membuat larangan bekas terpidana korupsi maju di Pemilihan kepala daerah 2020. Sebelumnya, ketentuan itu akan dimasukkan dalam Ketentuan KPU ( PKPU) mengenai Penyalonan Pemilihan kepala daerah.

Ini Permintaan KPU Kepada Para Parpol Yang Akan Ikut Serta Di Pilkada

Meskipun begitu, dalam PKPU bernomor 18 Tahun 2019 itu, KPU masukkan ketentuan baru yang pada intinya minta parpol memprioritaskan calon yang bukan bekas terpidana korupsi di Pemilihan kepala daerah 2020. “Diprioritaskan serta memprioritaskan. Jika parpol itu memprioritaskan yang bukan narapidana koruptor,” kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik waktu di konfirmasi, Jumat (6/12/2019).

Ketentuan penambahan itu dimuat dalam dua ayat, yakni pasal 3A ayat (3) serta ayat (4). pasal 3A ayat (3) mengeluarkan bunyi, “Dalam seleksi akan calon Gubernur serta Wakil Gubernur, Bupati serta Wakil Bupati, serta/atau Wali Kota serta Wakil Wali Kota dengan demokratis serta terbuka seperti disebut pada ayat (2) memprioritaskan bukan bekas terpidana korupsi.

Selanjutnya dalam pasal 3A ayat (4) mengeluarkan bunyi, “Akan calon perorangan yang bisa mendaftarkan jadi calon Gubernur serta Wakil Gubernur, Bupati serta Wakil Bupati, serta/atau Wali Kota serta Wakil Wali Kota diprioritaskan bukan bekas terpidana korupsi” Evi menerangkan, nanti, parpol akan disuruh membuat seperti pakta kredibilitas tidak untuk akan mencalonkan bekas narapidana korupsi di Pemilihan kepala daerah. Tapi, bila partai masih mencalonkan bekas koruptor, tidak bawa efek hukum apa pun. “Sifatnya diprioritaskan serta memprioritaskan,” tutur Evi.

walau gagal melarang bekas koruptor mencalonkan diri, KPU masih mengharap agar Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai Pemilihan kepala daerah direvisi. Koreksi itu diinginkan bisa berisi larangan bekas koruptor maju di Pemilihan kepala daerah, hingga seterusnya KPU bisa berisi ketentuan itu dalam PKPU jadi ketentuan turunan undang-undang.

“Tetap kemauan kita itu sebenernya jadi larangan, tetapikan kita pasti mengharap itu ditata di UU hingga kelak menguatkan,” papar Evi. “Harusnya seluruh pihak punyai kemauan yang sama juga dengan KPU,” imbuhnya.

Awalnya dikabarkan, KPU sah menerbitkan Ketentuan KPU (PKPU) mengenai Penyalonan dalam Penentuan Kepala Wilayah (Pemilihan kepala daerah) 2020. Berdasar dokumen salinan yang diterima wartawan, PKPU itu dicatat jadi PKPU Nomor 18 tahun 2019. PKPU itu sah diputuskan pada 2 Desember 2019.

Dari beberapa ketentuan penyalonan yang dimuat dalam PKPU, tidak satupun ketentuan yang mengendalikan mengenai larangan bekas terpidana korupsi maju jadi calon. Walau sebenarnya, KPU awalnya merencanakan berisi larangan itu dalam PKPU ini. Dalam Klausal 4 ayat (1) huruf h, yang dilarang untuk mencalonkan diri jadi kepala wilayah cuma bekas terpidana bandar narkoba serta bekas terpidana kejahatan seksual pada anak.