Berita Terbaru – Saut Situmorang selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) akui masih mengharap Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah alternatif undang-undang atas UU Nomor 19 Tahun 2019 mengenai KPK. Polemik ini memang mencuri perhatian publik sampai samapai sempat terjadi beberapa demo perihal Revisi UU KPK Ini.

Ini Tanggapan Wakil Ketu KPK Perihal Perpu Presiden Yang Tak Kunjung Terbit

Tetapi, Saut menghargai pernyataan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman yang menyebutkan Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Perppu KPK. Padahal steatmaent ini menjeleaskan bahwa keputusan presiden dalam menguatkan KPK.

“Ya itu terserah kebijaksanaan yang memerintah sekarang, tetapi saya pribadi masih mengharap sampai sampai sekarang sudi apalah sangkanya perppu dikeluarkan, supaya negeri ini bertambah cepat beralih ke arah zero corruption,” kata Saut pada wartawan, Jumat (29/11/2019) malam.

Saut menjelaskan, walau proses judicial ulasan atas UU KPK masih berjalan di Mahlamah Konstitusi, perppu dipandang jadi jalan yang lebih efektif menangani masalah UU KPK hasil koreksi. Dia juga memperingatkan jika UU KPK hasil koreksi yang berlaku sekarang sarat dengan kekuatan kelonggaran pada pembasmian korupsi.

Dia memberikan tambahan, usaha penguatan mencegah sebagai fakta koreksi UU KPK juga sebenarnya dapat dituntaskan melalui pendekatan manajemen tanpa ada butuh mengubah UU.

“Perppu saja yang diolah sebab semakin lebih jelas suport pemerintah. Jadi, with all do respect, masih mengharap Perppu,” tutur Saut. Dia juga cemas jika UU hasil koreksi terus berlaku bisa hentikan usaha pembasmian korupsi yang telah berjalan lama.

“Malu lah kita dengan pembangunan kredibilitas bangsa kita sekarang karena pembasmian korupsi tidak dikerjakan bersambung dari satu dekade ke dekade selanjutnya dan sebagainya,” kata Saut.

Dikabarkan, Presiden Jokowi tidak menerbitkan ketentuan presiden alternatif undang-undang (Perppu) untuk menggagalkan UU KPK. Diambil dari Tribunnews.com, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menjelaskan sekarang Undang-Undang KPK hasil koreksi telah sah berlaku semenjak 17 Oktober kemarin.

“Tidak ada dong. Kan Perppu tidak dibutuhkan . Telah ada undang-undang, yakni UU Nomor 19 Tahun 2019. Tidak dibutuhkan Perppu,” kata Fadjroel Rachman di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/11/2019).