Berita Terbaru – Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) minta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian serta Menteri Agama Fachrul Razi tidak sama-sama ulur tarik dalam putuskan perpanjangan Surat Info Tercatat (SKT) Front Pembela Islam ( FPI).

Ini Harapan PKS Perihal Belum Diterbitkannya Izin Kepada Ormas FPI

“Pemerintah harus koordinasikan secara baik di korps-nya untuk ambil kebijaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan semangat demokrasi. Hingga jangan pernah jadi bola liar di warga,” tutur Juru bicara PKS Ahmad Fathul Bari di Kantor DPP PKS, Jumat (29/11/2019). Fathul menjelaskan, pemerintah semestinya buka peluang pada seluruh pihak untuk berorganisasi serta berserikat.

Menurutnya, pemerintah semestinya memberi dukungan warga yang ingin berorganisasi. Karena, suport itu adalah sisi dari semangat reformasi serta demokrasi. “Jadi, beberapa hal yang berkaitan dengan organisasi yang ada, ya kembalikan saja pada kebijaksanaan biasanya. Jika, semua di Indonesia punyai kebebasan berdemokrasi, berserikat, dan lain-lain, tinggal jalankan sesuai ketentuan,” kata Fathul.

Fathul mengharap Tito serta Fachrul selekasnya membuat pengaturan secara baik supaya FPI selekasnya mendapatkan kejelasan. “Saya pikir butuh selekasnya dikoordinasikan sebab jangan pernah desas-desus seperti ini menjadi rumor yang kurang baik di mata publik,” tuturnya. Awalnya, Fachrul sudah menyerahkan surat referensi izin ke Tito. Tetapi ulur tarik berlangsung sesudah Tito mengatakan proses perpanjangan SKT FPI akan memerlukan waktu lebih lama.

Faktanya sebab ada banyak permasalahan pada AD/ART organisasi masyarakat itu. Ini dikatakan Tito, menjawab pengakuan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Junimart Girsang supaya jeli serta waspada dalam menerbitkan SKT FPI. Tito menjelaskan, dalam misi serta visi FPI, ada aplikasi Islam dengan kafah dibawah naungan khilafah Islamiah serta timbulnya kata NKRI bersyariah.

“Tetapi tempo hari sempat ada arti dari FPI menjelaskan NKRI bersyariah. Apa tujuannya dikerjakan prinsip syariah yang berada di aceh apa semacam itu?,” kata Tito dalam rapat kerja bersama dengan Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Diluar itu, kata Tito, dalam AD/ART ada penerapan hisbah (pengawasan).

Menurut Tito, kadang FPI lakukan penegakan hukum sendiri seperti menertibkan beberapa tempat hiburan serta atribut perayaan agama. Tito cemas hisbah yang disebut FPI ialah beberapa tindakan itu. Oleh karenanya, menurut Tito, penerapan hisbah yang disebut FPI itu harus diterangkan supaya tidak menyelimpang.

“Dalam rencana penegakan hisbah. Nah ini butuh diklarifikasi. Sebab jika itu dikerjakan, berlawanan skema hukum Indonesia, tidak bisa ada organisasi masyarakat yang lakukan penegakan hukum sendiri,” katanya. Selanjutnya, dalam visi misi FPI disebutkan juga masalah pengamalan jihad.

Tito menjelaskan, jihad mempunyai banyak makna, hingga tafsir warga dapat bermacam. Ini, katanya, butuh diklarifikasi FPI supaya perpanjangan SKT bisa selekasnya diedarkan. “Yang paling akhir tentang serta pengamalan jihad, jihad banyak makna. Jangan pernah yang di grass root mengemukakan ‘oh jihad perang’, nah ini harus diklarifikasi,” ujarnya.