Berita Terbaru – Ma’ruf Amin selaku Wakil Presiden minta kementerian berkaitan dan polisi menginvestigasi penemuan desa fiktif. Hal tersebut dikatakan Ma’ruf menyikapi penemuan desa fiktif dalam pendistribusian dana desa. “Itu harus terus di-update. Jadi bukan sekedar terima laporan dan juga memeriksa benar apa endak jumlah desa itu. Saya sarankan untuk terus, siapa tahu masih ada yang belum ter-detect, belum didapati,” tutur Ma’ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Wakil Presiden Inginkan Bahwa Penemuan Desa Fiktif Di Investigasi Secara Intens

Dia menjelaskan, penemuan desa fiktif harus terus dilacak supaya dana desa yang datang dari APBN betul-betul sampai ke warga. Dia mengemukakan, yang akan datang Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Dalam Negeri harus terus mengupdate data jumlahnya dasa dengan riil sebelum mengucurkan dana desa.

“Harus terus ada dengan periodik dikerjakan penelusuran dana itu, desa-desa masih ada tidak yang fiktif, siluman. Jadi memang agar dana-dana APBN itu sampai pada yang benar-benar berguna untuk warga. Itu bagus,” tutur Ma’ruf. Awalnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengutarakan munculnya desa-desa baru imbas terdapatnya kucuran dana desa.

Serta, berdasar laporan yang ia terima, banyak desa baru tidak berpenduduk yang dibuat supaya bisa mendapatkan kucuran dana desa dengan teratur setiap tahun. “Kami dengar beberapa input sebab terdapatnya transfer monoton dari APBN hingga saat ini ada desa-desa baru yang serta tidak ada penduduknya, cuma untuk dapat memperoleh (dana desa),” tutur Sri Mulyani di muka anggota Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Kehadiran saluran uang dana desa yang teratur dikocorkan ini, menurut Sri Mulyani, membuat beberapa pihak tidak bertanggungjawab manfaatkan momen dengan membuat desa baru. Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) juga turun tangan menolong Kepolisian Wilayah Sulawesi Tenggara mengatasi masalah sangkaan tindak pidana korupsi pembentukan desa.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, KPK disuruh turun tangan dengan memberikan supervisi serta memfasilitasi pakar dalam masalah itu. “Satu bentuk suport KPK ialah memfasilitasi info pakar pidana dan diteruskan gelar masalah bersama dengan 16 September 2019,” kata Febri dalam info tercatat, Rabu (6/11/2019).

Febri mengemukakan, dalam masalah ini, disangka ada 34 desa yang memiliki masalah. Tiga desa fiktif, sedang 31 desa yang lain ada, tapi SK pembentukannya dibikin dengan tanggal mundur. Selain itu, saat desa itu dibuat, telah ada moratorium dari Kemendagri hingga untuk memperoleh dana desa harus dibikin tanggal pembentukan backdate.