Berita Terbaru – Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian memperjelas jika faksinya akan lakukan evaluasi pada Budget Penghasilan serta Berbelanja Wilayah ( APBD). Ini dikerjakan supaya APBD lebih konsentrasi pada kesejahteraan warga serta pas target.

Ini Dia Kejutan Kerja Pertama Yang Akan Dilakukan Tito Karnavian Sebagai Menteri

“Penting sekarang untuk lakukan evaluasi APBD dalam memaksimalkan alokasi APBD buat kesejahteraan warga,” tutur Tito di Makassar, seperti diambil dalam tayangan wartawan, Jumat (25/10/2019). “Ini mengingat pemerintah pusat sudah membagikan banyak dana ke wilayah untuk tingkatkan kesejahteraan, menggerakkan perkembangan ekonomi, serta kurangi kemiskinan di wilayah,” kata Tito Karnavian.

Evaluasi APBD itu, kata Tito, searah dengan visi pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Visi itu yaitu meneruskan pembangunan infrastruktur, membuat SDM, mengundang investasi seluas-luasnya untuk buka lapangan pekerjaan, sampai reformaai birokrasi serta struktural. Menurut Tito, visi itu dapat terwujud bila pemakaian APBN serta APBD dijaga supaya pas target.

Tito memandang sekarang banyak alokasi dari APBD yang lebih diutamakan untuk berbelanja pegawai yang harusnya lebih diutamakan pada berbelanja modal. “Ketergantungan pemda pada dana transfer wilayah masih tinggi. Tetapi, pada satu bagian kapasitas antardaerah belum juga rata,” kata Tito.

Permasalahan yang lain yaitu berkaitan kemampuan budget, governance, akuntabilitas, dan kredibilitas. Oleh karenanya, untuk tingkatkan pendayagunaan APBD, Tito minta barisan pemda untuk konsentrasi pada berbelanja yang produktif seperti berbelanja infrastruktur serta bentuk-bentuk service yang lebih sentuh pada kesejahteraan warga di bagian kesehatan, pendidikan, suport buat Usaha Mikro Kecil serta Menengah (UMKM), serta program-program pengentasan kemiskinan yang lain.

Dari alokasi APBD langsung bersentuhan dengan kesejahteraan warga, Pemda akan disuruh ikut memberi dukungan program Agunan Kesehatan Nasional (JKN) serta mengatasi defisit Tubuh Pelaksana Agunan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ini seperti ditata dalam UU Kesehatan, Pemda harus membagikan minimum 10 % dari berbelanja APBD-nya untuk budget kesehatan.

Tito menjelaskan, APBD tentu saja bukan produk yang dibuat lewat proses yang instant. APBD diatur dengan rencana yang sistematis serta terarah dengan menyertakan ikut serta warga jadi arah pembangunan serta sebagai aktor pembangunan tersebut.

“Jangan pernah budget berbelanja modal porsinya tidak berpihak pada warga. Pola pikir ‘penguasa’ harus dirubah jadi ‘pelayan masyarakat’,” kata Tito. “Hal tersebut jadi resiko negara demokrasi yang mengamanatkan rakyat jadi pemegang kuasa paling tinggi dari negara ini yang memberikannya amanah,” tutur ia.