Berita Terbaru – Partai Nasdem serta Gerindra setuju supaya amandemen UUD 1945 dikerjakan secara detail. Hal tersebut adalah satu diantara point persetujuan dari pertemuan di antara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh serta Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Kedua-duanya berjumpa di tempat tinggal Surya di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (13/10/2019).

Amandemen UUD 1945 Di Sepakati Oleh Partai Grindra Dan Partai Nasdem

“Ke-2 pemimpin parpol setuju jika amandemen UUD 1945 semestinya berbentuk lengkap, yang tersangkut keperluan tata atur negara berkenaan dengan rintangan modern serta hari esok kehidupan bangsa yang lebih baik,” tutur Sekjen Nasdem Johny G Plate waktu membacakan persetujuan dari pertemuan itu.

Surya memberikan tambahan, amandemen UUD 1945 semestinya tidak dikerjakan cuma untuk hidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Surya memandang, beberapa hal yang perlu dibenahi dalam UUD 1945. Salah satunya salah satunya yang berkaitan dengan skema kepemiluan.

Surya menjelaskan, skema pemilu serempak sebagai tafsiran dari UUD 1945 butuh ditanyakan apa masih wajar dipertahankan. Karena, dia memandang ada banyak kekurangan dalam penerapan pemilu serempak. “Banyak point permasalahannya.

Tidak hanya terbatas membuat GBHN baru contohnya. Contoh pemilu serentak ini. Keputusan MK ini berdasar tafsir UUD harus serentak,” tutur Surya. “Ini kita pikirkan bersama dengan apa akan diteruskan lima tahun ke depan pemilu serentak barusan, atau kembali terpisah contoh pileg lebih dulu mengejar pilpresnya. Beberapa hal lain (dalam proses amandemen),” lanjut Surya.

Awalnya, Ketua Fraksi Partai Nasdem di MPR Johnny G. Plate memiliki pendapat, amendemen UUD 1945 harus diulas dengan mendalam. Masalahnya Plate menjelaskan, konstitusi negara Indonesia tidak kenal arti amandemen hanya terbatas.

Oleh karenanya, bahasan amandemen semestinya pun tidak terbatas pada wewenang MPR memastikan haluan negara, tetapi berkaitan waktu jabatan presiden. “Haluan negara maksudnya untuk apa? Agar kestabilan pembangunan. Kestabilan pembangunan terikat dengan eksekutifnya. Waktu jabatan presiden terkait. Kelak butuh dibicarakan semua,” tutur Plate di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Amandemen UUD 1945 berkaitan aplikasi kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah referensi dari anggota MPR periode 2009-2014. Plate memandang, hal tersebut butuh diulas dengan mendalam. Karena, aplikasi kembali GBHN akan merubah posisi serta susunan dan waktu jabatan instansi eksekutif, yaitu presiden. Plate memberikan tambahan, sekarang sudah ada beberapa opini dari warga berkaitan pergantian waktu jabatan presiden.

Ada yang menyarankan waktu jabatan presiden jadi 8 tahun pada sebuah periode. Ada juga yang menyarankan waktu jabatan presiden jadi empat tahun serta dapat diambil sekitar 3x. Saran yang lain, waktu jabatan presiden jadi lima tahun serta bisa diambil kembali sekitar 3x. “Itu harus dibicarakan. Jadi mendalaminya harus mendalam tidak sepotong-potong,” kata Plate.