Berita Terbaru – Walau mendapatkan penampikan elemen warga sipil, Presiden Jokowi masih pada ketetapannya untuk membuat revisi UU Nomer 30 Tahun 2002 mengenai KPK. DPR serta pemerintah juga sudah menetapkan koreksi Undang-Undang KPK dalam rapat paripurna pada Selasa (17/9/2019) siang hari ini. Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, akui tidak terkejut dengan sikap Jokowi itu. Dia punyai analisa sendiri kenapa presiden pada akhirnya berani menyepakati koreksi. Menurut Fahri, sikap Jokowi ini ialah pucuk kekesalannya atas masalah yang sampai kini dibuat KPK. “Nah berikut yang menurut saya puncaknya, Pak Jokowi merasakan KPK ialah masalah,” kata Fahri melalui pesan singkat pada wartawan, Selasa (17/9/2019).

Ini Pandangan Fahri Hamzah Soal Keputuan Sikap Presiden Terhadap Revisi UU KPK

Menurut politikus PKS ini, sikap Jokowi yang merasakan terganggu KPK telah teradi semenjak awal waktu pemerintahannya pada Oktober 2014. Fahri menyebutkan, awalannya Jokowi menyimpan keyakinan pada KPK. Hingga KPK diberi wewenang untuk memeriksa reputasi calon menteri, suatu yang tidak ditata dalam UU. “Saya telah kritik pada saat itu saat KPK telah mencoret nama orang. Ia simpan hijau, ia simpan merah, ia simpan kuning. Ia katakan yang hijau bisa dilantik, kuning tidak bisa sebab akan terduga dalam enam bulan, selanjutnya yang merah jangan dilantik sebab akan terduga dalam satu bulan.

Mengagumkan hingga ada sangat banyak beberapa nama dalam kabinet yang diserahkan oleh Pak Jokowi serta paropol gagal di tangan KPK,” katanya. Menurut Fahri, KPK saat itu merasa bangga sebab pada akhirnya ia dikasih kepecayaan jadi polisi kepribadian oleh Presiden. Tetapi seterusnya, Fahri memandang KPK malah makin melakukan tindakan terlalu berlebih. Puncaknya ialah saat Jokowi pilih nama Budi Gunawan untuk diantar ke DPR jadi calon Kapolri. Budi langsung diputuskan jadi terduga oleh KPK. “Mendadak (Budi Gunawan) ditersangkakan tanpa ada pernah dicheck oleh KPK,” tutur Fahri.

Budi yang tidak terima waktu itu menantang KPK melalui praperadilan. Dia menang serta terlepas dari status terduga. Tetapi Fahri memandang KPK waktu itu terus memakai warga sipil, LSM termasuk media untuk menyerang sang calon tunggal Kapolri. “Apa yang berlangsung, Budi Gunawan terlempar, ia tidak jadi dilantik. Tapi demikian Pak Jokowi mencalonkan Budi Gunawan kembali jadi Kepala BIN, tidak ada yang protes, pada akhirnya diam-diam saja. Jadi KPK itu membunuh profesi orang dengan semaunya saja, tanpa ada alasan, serta itu mengganggu kerja pemerintah, terhitung mengganggu kerja Pak Jokowi,” sebut Fahri.

Tidak hanya Budi Gunawan, Fahri menyebutkan ada beberapa orang yang terganggu oleh KPK dengan sepihak, tanpa ada pengaturan, serta itu menggangu jalannya kerja pemerintah. Contoh paling baru ialah Kapolda Sumatera Selatan Firli Bahuri yang mencalonkan diri jadi pimpinan KPK 2019-2023. Satu hari sebelum ikuti uji kepatutan serta kelayakan di DPR, Firli disebutkan melanggar kaidah berat waktu memegang deputi pengusutan KPK. “Jadi Pak Jokowi pasti menurut saya merasakan terusik.

Saat ini ya, bagaimana Pak Jokowi jadi bekas entrepreneur, orang yang pahami jika dunia usaha itu butuh keyakinan, dunia usaha itu butuh keamanan, butuh kestabilan. Orang ingin invest, bawa serta uang butuh keamanan, butuh kenyamanan, butuh kabar baik, jika skema kita tidak korup, skema kita ini amanah, skema kita transparan serta bersih,” tutur Fahri. “Tetapi itu terus-terusan dikerjakan oleh KPK. KPK terus-terusan menginformasikan si ini terduga, si ini terduga, Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua MK, sudah pernah dahulu di KY, polisi ini, jaksa ini, gubernur ini, bupati itu, semua tiap hari dipublikasikan jadi terduga, OTT, diamankan, dan sebagainya, beberapa tokoh semua terkena, entrepreneur demikian. Bagaimana orang ingin yakin pada skema seperti ini?” sambungnya.

Fahri menjelaskan, dalam rapat konsultasi dengan Presiden, pimpinan DPR telah memperingatkan masalah gangguan-gangguan yang dibikin oleh KPK ini. Menurutnya, kehadiran KPK tidak sesuai prinsip skema presidensialisme yang diemban Indonesia. Karena, dalam skema presidensialisme, yang diambil rakyat namanya Presiden. Tidak bisa ada instansi lain yang lebih kuat, atau seakan-akan lebih kuat, berpretensi mengendalikan jalannya pemerintahan serta penegakan hukum.