Berita Terbaru – Anggota DPRD Jawa barat periode 2019-2024 mempunyai pendapatan spektakuler Rp 91 sampai Rp 120 juta per bulannya. Itu belum terhitung tunjangan perumahan serta transportasi. Beberapa wakil rakyat ini difasilitasi credit optimal Rp 1 miliar oleh bank BJB dengan jaminan SK penetapan. Perincian pendapatan ini ditata dalam Ketentuan Gubernur (Pergub) No 41 Tahun 2017 mengenai Hak Keuangan serta Administratif Pimpinan serta Anggota DPRD Jawa barat.

Ini Penghasilan Fantastis Dari Seorang Wakil Rakyat Di Indonesia

“Memang hak-hak semua anggota Dewan telah tercantum dalam Pergub No 41 Tahun 2017. Terhitung kelengkapan jas, pin, serta baju dinas di mengatur disana,” kata Kabag Humas serta Protokol Sekwan Yedi Sunardi pada wartawan baru saja ini. Besaran tunjangan di antara ketua, wakil, serta anggota berlainan. Contohnya, ketua akan memperoleh pendapatan keseluruhan sampai Rp 120 juta per bulan. Diluar itu, ada sarana penambahan, seperti rumah dinas, mobil dinas, sampai berbelanja rumah tangga Rp 1,5 miliar.

Wakilnya berpendapatan Rp 120 juta per bulan. Perbedaannya, wakil cuma memperoleh sarana penambahan berbentuk mobil dinas serta tunjangan perumahan. Sesaat untuk anggota, pendapatan totalnya Rp 91,5 juta per bulan. Walau tidak memperoleh sarana rumah serta mobil dinas, anggota masih dikasih tunjangan perumahan dan transportasi. Pendapatan itu bersumber dari uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan komunikasi intens, serta tunjangan reses.

Keseluruhan pendapatan itu belum ditambah lagi uang layanan dedikasi. Contohnya, ketua memperoleh hak Rp 3 juta dengan waktu bakti dibawah setahun sampai Rp 15 juta untuk waktu bakti lima tahun. Wakilnya memperoleh hak dedikasi dibawah setahun Rp 2,4 juta serta waktu bakti lima tahun Rp 12 juta. Sedang anggota yang pengabdiannya dibawah setahun Rp 2,3 juta sampai Rp 11,2 juta jika telah lima tahun.

Dengan pendapatan yang lumayan besar, masih ada anggota Dewan yang menggadaikan SK-nya untuk credit ke perbankan. Sebagian besar, faktanya untuk mengakhiri utang sewaktu kampanye. Besaran credit dari Bank BJB optimal Rp 1 miliar. Di lain sisi, ada partai politik seperti PKB yang batasi kadernya tidak ajukan credit optimal. Berarti diperbehkan cuma Rp 500 juta saja. Sesaat PPP menyerahkan seutuhnya pada kadernya dengan ketentuan tidak mengganggu kapasitas.