Berita Terbaru – Proses merapikan fasilitas jalan di 81 ruas jalan oleh Pemprov DKI Jakarta berekor peringatan hukum. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disomasi gara-gara potong kabel. Ialah Asosiasi Pelaksana Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) yang menyomasi Anies serta Dinas Bina Marga DKI. Pemprov DKI dipandang memotong kabel fiber optik (FO) tanpa ada pembicaraan terlebih dulu. APJATEL memandang Pemprov DKI lakukan pemotongan kabel telekomunikasi di Jalan Cikini, Jakarta Pusat.

Memotong Kabel Tanpa Pemberitahuan Pemkod DKI Kena ISomasi

“Sebetulnya belum tuntutan sich baru hanya somasi saja minggu lalu ke gubernur serta Dinas Bina Marga saja. Pertama sebab diawali dari pemutusan kabel di Cikini Raya pada 8 Agustus, serta 20 Agustus kemarin. Dimana pemutusan itu sepihak tanpa ada pemberitahuan ke kita,” sebut Ketua APJATEL Muhammad Arif, waktu dihubungi, Senin (9/9/2019). APJATEL tahu terdapatnya kebijaksanaan dengan Pemprov DKI mengenai pengaturan di lokasi Cikini. Namun, menurut Muhammad, berkaitan perapian kabel semestinya dikerjakan pada Desember 2019.

“Sebab awalnya memang di Jalan Cikini Raya itu telah ada agenda perapian utilitas. Dimana anggota APJATEL sekarang masih proses perapian utilitas di ruas jalan itu. Serta jika memang kita berdasar pada time line yang diberi oleh Pemda yakni bulan Desember 2019 serta time line itu kita temukan dari Ingub,” sebut Arif. Ingub yang disebut Arief ialah Petunjuk Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomer 126 tahun 2016 mengenai Pengaturan serta Penertiban Jaringan Utilitas. Hingga pemotongan kabel yang dikerjakan Pemprov DKI dipandang tanpa ada sepengetahuan serta di luar waktu ketentuan.

“Di terangkan banyak ruas jalan terhitung Cikini dimana, time line bulan Desember untuk Cikini Raya. Tetapi tempo hari baru bulan Agustus kabel kita telah dipotong saja,” kata Muhammad. Diluar itu, Muhammad masukkan Perda nomer 8 tahun 1999 mengenai Jaringan Utilitas dalam tuntutannya. Ia menyebutkan, semestinya surat pemberitahuan diberikan setahun awalnya. “Jadi tidak dapat langsung satu bulan diberi tahu langsung geser terus dipotong. Itu tidak bisa serta telah dijelasin di perdanya itu,” sebut Muhammad

Karena pemotongan yang dipandang sepihak itu, service pada konsumen setia terusik. Sampai sekarang, beberapa perusahaan masih lakukan perbaikan jaringan. “Jika keseluruhan (konsumen setia) tidak ada (datanya), tetapi kabel yang potong ada. Dari operator ada seputar 20 operator yang terkena. Jika kabel saya dengar kira-kira ada 40 kabel, kira-kira. Sebab kan ada satu operator yang punyai dua begitu,” sebut Muhammad.

APJATEL minta Anies serta Dinas Bina Marga hentikan pemotongan dengan sepihak. Diluar itu, minta Pemprov membuat gagasan pengaturan utilitas bersamanya. “Kami mencemaskan ke depan akan berlangsung beberapa hal semacam ini. Ke-2, periode panjangnya dari Pemda dorong membuat peraturan yang tentu serta jelas sebab kami lihat peraturan masalah utilitas fiber optik ini belum ada pula. Blue print periode panjangnya,” sebut Muhammad.

Bila pemerintah masih memangkas kabel, karena itu APJATEL akan bertindak hukum. Perusakan jaringan komunikasi dapat dipenjara serta denda. “Kita ada langkah hukum. Ibaratnya, kan disomasi kita peringatkan jika untuk perusakan asset telekomunikasi ditata UU 36 tahun 99 masalah 38, itu kan ada memang bunyinya kira-kira, perusakan asset telekomunikasi kan dapat dipidana kan. Berapakah tahun, enam tahun atau denda sebesar Rp 600 juta ya jika saya baca,” kata Muhammad.

Anies ogah memberi komentar tentang ini. Ia minta Dinas Berkaitan untuk menjawab. “Bertanya Dinas. Bina Marga yang jawab,” sebut pada wartawan di Monas, Jakarta.Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho memberikan keterangan berkaitan pemotongan kabel di Cikini. Hari menjelaskan, faksinya telah memberi teguran pada pemilik kabel.

“Semua sudah kita tahapannya, hanya ya mereka kan meminta mundur-mundur terus. Jika mundur-mundur kan kerjaannya kita mundur, tidak usai kita kerjaan (revitalisasi trotoar),” sebut Hari waktu diminta konfirmasi, Senin (9/9/2019). Dinas Bina Marga menyebutkan Desember 2019 jadi batas akhir pembuatan project revitalisasi trotoar. Bila pemutusan kabel tidak dikerjakan, project revitalisasi akan molor.

Menurut Hari, kabel di udara sudah seharusnya tidak lagi ada di Jakarta semenjak 2010. Ketentuan itu telah ditata dalam Pergub 195 Tahun 2010 mengenai Panduan Penerapan Penentuan Jaringan Utilitas. “Sejak Pergub 195 Tahun 2010 itu, namanya kabel udara itu telah tidak ada . Jadi zamannya kabel udara itu berada di tahun 2000. Pergub 149 Tahun 2000 itu memang kabel udara ada, ditata kabel udara itu. Tetapi sesudah Pergub 195 Tahun 2010, bermakna telah 9 tahun kabel udara itu tidak ada, tidak bisa, harus masuk ke. Sudah jelas ketentuan mainnya itu,” sebut Hari.