Berita Terbaru – Untuk mempersiapkan serta tingkatkan sdm (SDM), serta mensingkronisasikan dengan ide Dynamic Governance, Pemdaprov Jawa Barat mengerjakannya dengan empat langkah terintegrasi. Pertama, sesuaikan organisasi dengan Perancangan Pembangunan Periode Menengah Wilayah (RPJMD) 2019, hingga sasaran yang tercantum dalam RPJMD bisa diwujudkan. Ke-2, semua pekerjaan yang dikerjakan harus memiliki Standard Operasional Mekanisme (SOP).

Empat Langkah Ini Akan Di Tempuh Jabar Untuk Menaikan Level Kualitas SDM Nya

Bila ada pekerjaan yang sudah ber-SOP, karena itu ini tuntut pelajari. SOP harus sesuai dengan ketentuan serta sasaran yang ingin diraih wilayah. Langkah ke-3, pengaturan Undang-undang yang sering dilupakan lembaga pemerintahan. UU berbentuk dinamis. Bila ada pergantian, karena itu semua susunan organisasi beralih serta harus sesuai. Untuk step ini, Pemdaprov Jawa barat masih lakukan pelajari.

Ke empat, untuk manajemen SDM, Gubernur Jawa barat, Ridwan Kamil menjelaskan, sekarang, Pemdaprov Jawa barat telah memakai instrumen baru dalam peletakan jabatan, yakni mengukur kompetensi pegawai, hingga kemampuan serta tempat yang dihuni searah dengan “The Right Man on the Right Place”. Perputaran serta mutasi petinggi Eselon III di lingkungan Pemdaprov Jawa barat, pada 1 Juli 2019, jadi satu diantara bukti. Waktu itu, Emil, panggilan akrab Ridwan Kamil, pastikan, perputaran serta mutasi sudah lewat alasan masak serta dikerjakan dengan netral.

Mengenai arah dari perputaran serta mutasi ialah mengakselerasi pembangunan di Jawa barat. “Supaya perputaran mutasi bisa dikerjakan dengan obyektif, Pemdaprov Jawa Barat mengenalkan cara baru yang bernama peer-review, dimana sama-sama mitra bisa memberi komentar keberadaan dari koleganya. Bawahan memandang atasan, atasan ke bawahan. Mitra dari samping kiri, dari samping kanan,” tuturnya.

Selain itu, Plh. Sekretaris Wilayah Propinsi Jawa barat, Daud Ahmad mengatakan, reformasi birokrasi telah jadi kewajiban untuk dikerjakan. Tidak hanya rekonsilasi organisasi dengan RPJMD 2019, reformasi birokrasi dapat tingkatkan kualitas SDM keseluruhannya, yang hasilnya diinginkan akan berjalan dengan efisien, efektif, serta cepat. “Tentu saja pemerintahan kami harus berupaya tingkatkan kualitas SDM, tingkatkan kualitas service sebab maksudnya adalah untuk warga. Warga dapat lebih sejahtera dengan service birokrasi serta service yang baik,” kata Daud. Sesuai dengan beberapa pembenahan pada manajemen SDM, Pemdaprov Jawa barat berkemauan akan seutuhnya mengaplikasikan skema pemerintahan berbasiskan elektronik, terhitung e-Planning serta e-Budgeting pada 2020.

Daud menjelaskan, walau aplikasinya baru seutuhnya dikerjakan pada 2020, tetapi proses ini telah mulai berguling semenjak pemakaian APBD 2018. “e-Budgeting gagasannya 2020, tetapi telah kita aplikasikan untuk budget 2018, hingga kami dapat awasi anggarannya berapakah serta sejauhmana penyerapannya,” tuturnya. Menurut dia, aplikasi e-Budgeting tidak menjumpai masalah, mengingat faksinya mempunyai ASN berkeahlian spesial berkaitan skema ini.

Dengan aplikasi skema ini, karena itu pimpinan dapat memonitor langsung budget tak perlu mengadakan rapat, khususnya masalah penyerapan budget di semua organisasi piranti wilayah (OPD). “Dengan e-Budgeting, gubernur tak perlu seringkali berjumpa serta mengadakan rapat, sebab data ini telah bisa disaksikan serta didapati waktu itu juga. Masalah resapan juga bisa terdeteksi lebih dini, hingga semakin lebih gampang juga menggerakkan untuk budget diserap. Begitupun volumenya,” katanya.

Berkaitan aplikasi SPBE, faksinya terus lakukan penguatan serta pengaturan, khususnya penyiapan SDM, skema serta payung hukum yang membuat team Diskominfo Jawa barat dapat kerja optimal. “Mengenai beberapa langkah kelanjutan aplikasi permasalahan ini ialah terdapatnya presepsi yang sama. Kita telah lakukan rakor dengan input dari Kementerian Kominfo serta PAN RB. Ini akan diulas dari beberapa bagian serta fasilitas untuk mengemukakan info, terhitung skema jaringan serta content sebagai keharusan dinas-dinas berkaitan,” tuturnya.

Sebab telah mulai mengaplikasikan SPBE, faksinya meminta barisan dinas tehnis, seperti perizinan Dinas Penanaman Modal serta Service Terintegrasi Satu Pintu untuk tingkatkan service. Ia mengharap, bila SPBE telah diaplikasikan seutuhnya, maka berbuntut pada penyerapan budget yang tambah tinggi serta membuahkan stimulus ekonomi. “Elektronik ini memberi dukungan proses penambahan info, sebab informasi jauh bertambah cepat, hingga waktu ada permasalahan dapat kerjakan revisi,” tuturnya.

Kepala Dinas Komunikasi serta Informatika (Diskominfo) Propinsi Jawa barat, Setiaji, menjelaskan, sekarang ada perpres 95 tahun 2018 mengenai skema pemerintahan berbasiskan elektronik (SPBE) yang perlu disosialisasikan. “Ini baru diputuskan Oktober tahun kemarin, jadi sedikit perangkat pemerintah yang mengetahui. Mengapa keluar perpres ini, sebab sampai kini di Indonesia dipandang jika pembangunan atau budget untuk tehnologi info komunikasi itu boros,” tuturnya. Menurut dia Perpres ini mengutamakan supaya wilayah harus mempunyai serta mengaplikasikan e-Budgeting.

“Jawa barat telah bagus tinggal integrasi,” tuturnya. Emil mengemukakan cita-citanya pada reformasi birokrasi yang dikerjakan, yakni ASN Pemdaprov Jawa barat sama dengan ASN di Singapura. Berarti, potensi mereka harus di-update ikuti perubahan jaman. “Rintangan ke depan banyak. Dunia semakin bersaing, karena itu harus berkaitan, naikkan kemampuan. Saya ingin mereka sama dengan ASN diSingapura,” tuturnya.