Berita Terbaru – Angka kenikmatan pada service kesehatan digital lewat aplikasi seperti Alodokter, Halodoc, Klikdokter dan lain-lain sungguh tunjukan peminat yang sangat tinggi sekali 84,4 %. Tetapi ada banyak kecemasan sebesar 17 % warga cemas pada keamanan data pribadinya. Survey ini dikerjakan Deloitte Indonesia, Bahar, serta Center for Healthcare Policy and Reform Studies (Chapters) pada 2018 lalu serta membuahkan timeline 2019-2024 yang akan dikatakan pada pemerintah, terhitung kecemasan data kesehatan pribadi.

Perihal Masalah Kebocoran Data Pribadi Kini Merabat Di Dunia Kesehatan

“Nyatanya ada sebesar 15 % pemakai yang tidak senang, tidak puasnya mengapa?, sebab tidak merasakan terlindungi waktu itu tidak memperoleh (jaminan),” tutur Founder and Chairman Chapters Indonesia Lutfhi Mardiansyah di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019) Pemakai tidak paham siapa yang menaruh data kesehatan pribadinya, ke mana dia minta perlindungan sah serta bertanggungjawab, apa pemilik aplikasi, pemerintah, atau faksi dokter. Dan bahannya lagi, bila data ini dipakai faksi farmasi luar negeri untuk cari keuntungan.

“Big data analisa data kita cemaskan.kuatirkan farmasi dengan data yang kita punyai dipakai perusahaaan luar
negeri hingga dirugikan, seperti beberapa tahun kemarin sudah pernah berlangsung, jangan pernah berlangsung ,” papar Luthfi. Luthfi menjelaskan waktu wabah flu burung di Indonesia berstatus Insiden Luar Biasa (KLB) data itu di jual ke negara lain serta jadikan Indonesia jadi pasar serta sasaran iklan produk farmasi untuk mendapatkan untung. “Insiden flu burung, di Indonesia datanya di jual ke negara lain, kerugiannya Indonesia akan jadi pasar, bukan menjadi tempat meningkatkan tehnologinya,” katanya.

“Di Jakarta itu data yang ada preparasi prediabetes itu 37 %, jadi antara kita ini sekurang-kurangnya tiga orang antara kita yang telah diindikasi prediabetes. Data itu bagus buat perusahaan yang punyai potensi tehnologi untuk bikin obat-obatan,” lanjut Lutfhi. Karena itu penting untuk selekasnya dibuat peraturan yang pasti, dalam soal ini Kemenkes (Kementerian Kesehatan) serta Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi serta Info) untuk selekasnya membuat ketentuan serta undang-undang hingga legal dengan hukum. Sebab data kesehatan pribadi di aplikasi riskan disalahgunakan untuk kebutuhan tersendiri.