Berita Terbaru – NasDem menjelaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tak perlu takut dengan gagasan amendemen UUD 1945. Ini mengejar pengakuan JK yang menyebutkan gagasan amendemen UUD 1945 beresiko kembalikan wewenang MPR untuk pilih serta menghentikan presiden serta wakil presiden. “Jangan semua dibikin bayang-bayang takut. Tidak ada efek itu. Semua berdasar persetujuan politik, pada saat semua merujuk pada harapan kemerdekaan mengapa harus takut? Bernegara jangan takut dong,” kata Sekjen NasDem Johnny G Plate pada wartawan, Rabu (14/8/2019).

Johnny G Plate Tanggapi, Peryataan Wapres Perihal Amandemen UUD

Pandangan Johnny, pada saat amendemen UUD 1945 dikerjakan berdasar konsensus politik, karena itu tidak ada hal yang butuh di kuatirkan. Ia menjelaskan amendemen UUD 1945 bisa dikerjakan untuk pastikan tercapainya harapan kemerdekaan bangsa. “Kan kita ingin membuat skema untuk sampai harapan negara. Jangan pernah kita takut untuk harapan kemerdekaan. Nah, triknya dikerjakan lewat cara konstitusional, yakni musyawarah mufakat di MPR,” tuturnya.

Walau demikian, ia memperjelas NasDem memberi dukungan amendemen UUD 1945 bila hal itu untuk menampung harapan bangsa itu. Johnny juga minta ada pelajari serta analisis dalam sebelum dikerjakan amendemen UUD 1945. “Kita telah lakukan amendemen 4x sesudah reformasi. Nah, saat ini bila ingin lakukan amendemen pada UUD, karena itu harus dikaji dengan mendalam berkaitan pelajari lengkap arah negara serta kehidupan berbangsa,” ucap Johnny.

“Apa 4x amendemen ini sudah sangat mungkin negara berjalan ke arah harapan kemerdekaan. Apa faedah serta kendala penyelenggaraan negara sepanjang 20 tahun reformasi? Lalu rintangan ke depan kita dalam geopolitik di negeri atau global apa yang sangat mungkin jika kita lakukan amendemen UUD kita bergerak mengarah harapan kemerdekaan. Bukan amendemen sebatas kebutuhan periode pendek serta pragmatis,” tegasnya.

Awalnya, Wakil presiden Jusuf Kalla bicara masalah efek yang berlangsung berkaitan wawasan amendemen UUD 1945. Satu diantara risikonya, kata JK, bisa jadi Presiden kembali diambil MPR jadi instansi paling tinggi negara. “Itu susah , beresiko. Banyak pergantian yang rakyat belum pasti sepakat. Contoh, presiden diambil MPR sebab instansi paling tinggi. Karena itu ia memiliki hak memilik presiden. Jika begitu lain masalah,” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (13/8).

Wawasan amendemen hanya terbatas UUD 1945 ini sebetulnya telah ada pada MPR periode 2014-2019. MPR bahkan juga sudah membuat serta menetapkan panitia ad hoc yang bekerja mempersiapkan materi penyempurnaan skema ketatanegaraan Indonesia pada Agustus 2018. Satu diantara pekerjaannya ialah membuat masalah gagasan pembentukan kembali pembangunan mode Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Terakhir Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan panitia ad hoc mustahil mengakhiri pekerjaannya sebab terbentur dengan jadwal politik di 2019. Tetapi, dia menyebutkan panitia ad hoc akan mengakhiri beberapa referensi jadi referensi amendemen hanya terbatas UUD 1945 di periode akan datang. Referensi itu akan dibawa ke sidang paripurna akhir waktu jabatan MPR pada 27 September 2019.

“Seiring waktu berjalan, aktivitas pemilu serta yang lain-lain, saya pun tidak dapat mengemukakan fakta selengkapnya pada teman-teman, saat ini tersisa waktu tinggal 2 bulan. Dalam ketentuan tidak sangat mungkin ada amendemen,” kata Zulkifli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/7). “Berikut kelak yang akan dibawa ke paripurna akhir waktu jabatan 27 September. Jadi karyanya MPR saat ini pokok-pokok pemikiran pentingnya amendemen hanya terbatas, ada bukunya, ada hasil karyanya ini,” tambah ia.