Berita Terbaru – Ilmu pendidikan di indonesia memang untuk saat ini belum bisa menjadi yang terbaik di asia apalagi di dunia. Hal ini mau tidak mau memacu beberapa universitas untuk melakukan peningkatan kepada lembaga pendidikan mereka. Berbagai cara pun mereka tempuh agar bisa menaikan kualitas pendidikan dilembaga mereka. Salah satu cara yang banyak dipertayakan orang adalah mengimport Rektor luar untuk tingkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi. Wacana datangkan (import) rektor asing untuk pimpin di beberapa perguruan tinggi dalam negeri dipandang sudah menodai prestasi beberapa akademisi, sekaligus juga tidak menghormati sdm (SDM) bangsa sendiri. Efek negatif globalisasi saja belum dapat ditangani, kenapa pemerintah meningkatkan masalah baru dengan mengimpor rektor asing?

Ini Kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Perihal Impor Rektor Luar Untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Wacana ini pun akhirnya sampai ke telingga salah satu Wakil Ketua Komisi XI DPR, Abdul Fikri Faqih. Tidak mau diam saja Abdlul Fikripun mulai memberikan pandangannya tentang wacana yang sedang beredar ini. Dia memperjelas ini waktu disuruh komentarnya melalui jaringan Whatsapp, di Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Dia menjelaskan, banyak ironi dibalik kebijaksanaan Menteri Analisa, Tehnologi serta Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), yang menyarankan rektor asing dapat pimpin pergurun tinggi Indonesia. Tidakkah pemerintah mengakhawatirkan interferensi asing, kenapa malah datangkan rektor asing yang buka peluang interferensi itu?

“Kita mencemaskan interferensi asing, saat ini justru kita import rektor. Kita ingin memperkuat nasionalisme, jawabannya kok import rektor. Bahkan juga kita curigai dosen, mahasiswa, serta semua civitas academika kita sendiri, dengan lakukan screening dari ideologi asing. Kok justru kita longgar dengan masyarakat asing, yang pasti mereka tidak bisa memberikan nilai-nilai ideologi negara kita,” tutur politikus PKS ini.

Fikri meminta pemerintah untuk tidak mengimpor rektor asing, sebab akan memunculkan kekacauan di golongan akademisi. Sebaliknya, pemerintah harus menghormati prestasi anak bangsa sendiri yang sudah memajukan bangsa ini melalui perguruan tinggi.

“Lalu bagaimana dengan beberapa orang Indonesia di luar negeri yang justru tidak ingin pulang sebab tidak difasilitasi kekuatannya? Apa tidak semestinya kejadian brain drain ini ditangani dengan mengundang mereka pulang,” papar legislator dapil Jateng IX itu.